Coba bayangkan begini.
Sebuah institusi pendidikan sedang mencari pemimpin baru. Syaratnya jelas: minimal S3. Sudah, itu saja yang tertulis rapi di atas kertas.
Tidak ada yang salah dengan syarat itu. Tapi coba tanya lebih jauh: mengapa S3? Apa yang sebenarnya ingin dicari dari gelar itu?
Kalau jawabannya “karena itu standar”, maka ada satu hal yang mungkin terlewat.
Gelar Itu Proksi, Bukan Jaminan
S3 sejatinya adalah penanda. Ia menandakan seseorang pernah menempuh proses riset yang panjang, pernah bergelut dengan data, argumen, dan kegagalan berulang sebelum akhirnya menemukan sesuatu yang baru.
Tapi penanda tetaplah penanda. Ia bukan jaminan.
Ada yang menyelesaikan S3 lalu terus produktif menulis dan meneliti bertahun-tahun setelahnya. Ada juga yang setelah wisuda doktoral, praktis berhenti berkarya. Disertasinya menjadi karya pertama sekaligus terakhir.
Keduanya sama-sama bergelar doktor. Tapi jelas, keduanya tidak sama.
Ketika Syarat Berhenti di Ijazah
Di sinilah pertanyaannya mulai menarik.
Kalau sebuah institusi hanya mensyaratkan gelar, tanpa melihat rekam jejak riset, publikasi, atau kontribusi keilmuan setelahnya, apa yang sebenarnya sedang diseleksi?
Bukan kapasitas akademik. Melainkan administrasi.
Padahal, pemimpin sebuah institusi pendidikan biasanya diharapkan menjadi semacam kiblat kecil. Sosok yang menunjukkan arah, memberi teladan, menetapkan standar mutu keilmuan yang harus diikuti oleh yang lain.
Bagaimana bisa menetapkan standar, kalau rekam jejaknya sendiri tidak pernah diuji?
Bukan Berarti Leadership Tidak Penting
Di titik ini, biasanya muncul sanggahan yang wajar: “Tapi leadership itu penting, bukan cuma soal riset.”
Betul sekali. Tidak ada yang menyangkal itu.
Kemampuan mengambil keputusan, mengelola konflik, membangun relasi dengan banyak pihak, semua itu nyata dibutuhkan. Sejarah mencatat banyak pemimpin institusi hebat yang bukan periset paling produktif di bidangnya.
Tapi ada bedanya antara “leadership sebagai pelengkap” dan “leadership sebagai satu-satunya kriteria yang benar-benar diuji.”
Kalau leadership dominan tapi rekam jejak akademik nyaris tidak pernah menjadi bagian dari penilaian, maka yang terjadi bukan keseimbangan. Melainkan pergeseran arah.
Skala Institusi Bukan Alasan
Ada anggapan lain yang sering muncul: “Ah, ini kan institusi kecil, tidak perlu terlalu ketat soal itu.”
Menariknya, logika ini justru terbalik kalau dipikirkan lebih dalam.
Institusi besar biasanya sudah punya sistem, tradisi riset, dan budaya akademik yang mapan, berjalan sendiri, dengan atau tanpa arahan kuat dari pucuk pimpinan.
Institusi kecil justru sebaliknya. Arah dan budaya akademiknya jauh lebih bergantung pada visi orang di puncak. Kalau pemimpinnya tidak punya latar belakang riset yang kuat, siapa yang akan mendorong budaya itu tumbuh?
Jadi, semakin kecil institusinya, semestinya semakin penting pertimbangan itu, bukan semakin longgar.
Gelar mudah dicek. Publikasi, kontribusi riset, dan dampak keilmuan, jauh lebih sulit diukur, tapi jauh lebih jujur menggambarkan siapa yang sebenarnya layak menjadi panutan.
Barangkali, di situlah PR bersama dimulai: menyusun kriteria yang tidak sekadar mudah dicentang, tapi benar-benar mencerminkan apa yang ingin dijaga dari sebuah institusi pendidikan.